"Ketidakhadiran negara dalam situasi darurat sudah terlalu sering dan kali ini bisa merupakan puncak karena sudah mengarah pada perlawanan sipil," ujar Fahri saat dihubungi, Senin (22/7/2013).
Menurut Fahri, instrumen hukum sebenarnya sudah ada untuk menertibkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan ormas. Namun, penegakan dari aturan-aturan itu dinilai tidak tegas.
"Lebih baik kita menunggu jawaban dan kesigapan pemerintah dalam penegakan hukum. Kalau satu nyawa melayang dan pemerintah diam saja, maka tidak akan ada jaminan bagi jutaan nyawa lainnya," imbuh anggota Komisi III DPR ini.
Saat ditanyakan tentang tindakan yang perlu diambil pemerintah untuk menertibkan ormas yang kerap melakukan aksi main hakim sendiri, Fahri pun mengkritik cara pandang itu. Menurutnya, publik seharusnya tidak menyoroti ormas.
"Tapi, soroti pemerintah. Sama dengan korupsi jangan lihat koruptor terus. Lihat KPK-nya. Kalau aparatnya enggak becus, ya semua jadi merajalela. Pemerintahnya yang salah," tuding Fahri.
Sebelumnya, bentrok antara puluhan anggota FPI dan penduduk Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, meletup Kamis (18/7/2013). Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Selain korban tewas, dalam bentrokan itu, sedikitnya satu mobil yang ditumpangi rombongan FPI ludes dibakar massa dan tiga mobil FPI lainnya dirusak massa.
Peristiwa ini bermula saat rombongan FPI gabungan dari Kendal, Temanggung, dan Kabupaten Semarang, baru saja melakukan razia di lokasi prostitusi dan judi togel di Kota Sukorejo. Sehari sebelumnya, FPI juga merazia lokasi prostitusi di Sukorejo. Warga setempat kesal atas ulah anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah mereka. Tindakan FPI dinilai menyinggung warga Sukorejo karena dianggap main hakim sendiri, apalagi para anggota FPI bukanlah warga setempat.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !