Rencana kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah
belum di umumkan, namun saat ini di beberapa daerah sudah terjadi
kelangkaan BBM bersubsidi. Banyak
stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak memiliki stok
persediaan premium dan solar sehingga menyebabkan antrian panjang
konsumen.
Dengan disepakatinya asumsi makro APBNP 2013 oleh DPR pada hari senin, (17/6/2013) maka pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium akan naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500. Sedangkan BBM jenis Solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500. Namun hingga saat ini keputusan resmi dari Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi belum ada.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar memberikan tanggapan atas kondisi ini.
"Miitigasi resiko pemerintah dalam mengantisipisi rencana kenaikan harga BBM
tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya kelangkaan dan antrian
yang panjang di berbagai daerah menjelang kenaikan BBM," kata dia di
Jakarta, Rabu (19/6/2013)
.
Tercatat Rabu, (19/6/2013) terkait
rencana pemerintah untuk menaikan BBM, membuat masyarakat di Kabupaten
Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin sulit mendapatkan BBM
untuk nelayan, angkot serta ojek di daerah itu. Demikian pula terjadi
di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kehabisan stok bahan
bakar minyak bersubsidi untuk jenis premium dan solar.
Rofi menambahkan, kelangkaan terjadi di berbagai daerah padahal kenaikan BBM
belum terjadi, situasi ini simultan dengan merangkak naiknya berbagai
kebutuhan pokok. Pemerintah telah gagal dalam mengelola kepercayaan
publik selama ini terkait berbagai kebijakan energi nasional di hulu
maupun hilir. Jika kenaikan dianggap menjadi solusi jitu pemerintah
dalam menekan subsidi energi di APBN, seharusnya tidak boleh
mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi di masyarakat saat ini
.
“Menjelang
kenaikan kita lihat penimbunan dan kelangkaan masih terjadi, tentu
dampaknya akan membuat masyarakat mengalami beban ekonomi yang luar
biasa berat,“ ujar Rofi’.
Legislator dari Jatim VII ini menjelaskan, Pemerintah harus bertindak dengan cepat terkait berbagai kelangkaan BBM
di berbagai daerah, hal ini terjadi akibat respon yang lambat dan
reaktif dalam mengantisipasi rencana yang dibuatnya sendiri. Kondisi
yang tidak menentu akan menyebabkan maraknya penyelewengan, panic buying konsumen dan efek buruk yang semakin luas.
“Publik selama ini dihadapkan pada wacana BBM
bersubsidi salah sasaran, namun secara realitas tidak pernah ada upaya
serius dari Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan salah sasaran
tersebut. belum lagi persoalan kelangkaan dan penimbunan yang masih saja
terjadi, berbanding lurus dengan program pengendalian BBM yang jalan di tempat dan energi alternatif yang tidak pernah terwujud,” tegas Rofi.
Pertamina merilis bahwa peningkatan pembelian BBM
bersubsidi paling tinggi dalam 3-4 hari terakhir ini, yakni sekitar 4
persen dari kebutuhan normal. Adapun antisipasi Pertamina mengklaim
telah memiliki persediaan BBM untuk 18 hari kedepan dan telah menambahkan persediaan 10 % lebih besar dari hari biasanya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !