Demo BBM, Mahasiswa Ambon Bentrok dengan Polisi

Aksi protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kemahasiswaan di Perempatan Tugu Gong Perdamaian Dunia (GDP) Ambon, Rabu (19/6/2013), kembali ricuh.

Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa ini hendak memblokir perempatan jalan di kawasan tersebut. Polisi yang mengamankan jalannya aksi langsung bertindak tegas dengan menghalangi niat mahasiswa, hingga akhirnya terjadi bentrokan.

Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa ini kembali terlibat perang mulut dan saling dorong dengan polisi. Ketegangan di antara keduanya kembali memuncak saat para mahasiswa memprotes aksi penjagaan polisi yang dinilai terlalu represif.

Beruntung aksi tersebut tidak berujung rusuh, setelah mahasiswa meminta maaf kepada polisi yang mengamankan jalannya aksi tersebut. Ketegangan antara mahasiswa dan polisi ini baru bisa reda setelah sejumlah perwira polisi yang berada di lokasi kejadian meredakan kedua belah pihak, dan mahasiswa bersedia meminta maaf atas ucapannya kepada polisi.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini juga membakar belasan ban bekas di tiga titik di kawasan tersebut sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Mahasiswa mengatakan, keputusan pemerintah yang telah disahkan oleh DPR untuk mencabut subsidi BBM merupakan tindakan keji yang sangat melukai dan menyengsarakan masyarakat. "Partai politik yang mendukung pemerintah harus dibubarkan, dan SBY-Boediono harus mundur dari jabatannya karena telah mengkhianati rakyat," teriak Ades, koordinator aksi, dalam orasinya.

Seorang pendemo lain mengatakan, kenaikan harga BBM sama saja dengan terciptanya kemiskinan baru di Indonesia. "Rezim SBY-Boediono merupakan rezim terburuk yang pernah ada di Indonesia. Kita akan tetap melawan kebijakan ini," teriak pendemo lainnya.

Mahasiswa juga menilai, dana kompensasi yang ditawarkan pemerintah hanya merupakan pencitraan politik para penguasa dan koalisi pemerintah menjelang Pemilu 2014. "Rakyat telah dikorbankan dengan kenaikan harga BBM, dan rakyat juga telah ditipu dengan kompensasi untuk kepentingan politik," kata mereka.